Ilustrasi – Tim Gabungan menertibkan tambang ilegal yang beroperasi di IUP PT Timah Tbk Kabupaten Bangka Barat. ANTARA/HO-Humas PT Timah Tbk.
Pangkalpinang (ANTARA) – Manajemen Perusahaan PT Timah Tbk menyebutkan kehadiran Satgas Tambang Timah untuk mendukung perbaikan tata kelola pertimahan di Kepulauan Bangka Belitung agar sumber daya alam timah ini memberikan manfaat bagi bangsa dan masyarakat.
"PT Timah mengapresiasi pemerintah daerah khususnya Gubernur Kepulauan Babel yang mendukung penuh dalam menciptakan perbaikan pada tata kelola timah untuk meningkatkan kemanfaatannya," kata Departement Head Corporate Communication PT Timah Tbk Anggi Siahaan di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan kehadiran Satgas Timah yang didukung penuh oleh Pemerintah Indonesia ini dapat dipahami sebagai instrumen negara dalam memperbaiki tata kelola pertimahan, sekaligus terus mewujudkan komitmen pemerintah terhadap penataan regulasi, pengawasan aktivitas pertambangan, serta upaya pembenahan praktik penambangan agar berwawasan lingkungan, serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor pertimahan.
"Kehadiran satgas ini jangan dipandang sebagai ancaman ataupun momok yang menimbulkan rasa khawatir, melainkan sebagai perwujudan kehadiran negara untuk menata dan mewujudkan tata kelola pertimahan yang lebih baik," katanya.
Baca juga: Prabowo minta BUMN sektor SDA diperkuat, termasuk produksi PT Timah
Ia menyatakan keberadaannya justru menjadi ruang sinergi dan kolaborasi yang humanis antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna membangun tata kelola pertimahan yang lebih kuat, transparan, dan berkelanjutan.
Menurut dia dengan upaya-upaya perbaikan tata kelola pertimahan yang dilakukan akan terus memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses penambangan yang sesuai dengan regulasi, berwawasan lingkungan dan menerapkan kaidah penambangan yang baik sehingga terus dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.
"Sebagaimana pola kemitraan yang telah terjalin antara PT Timah Tbk dan masyarakat, khususnya di wilayah IUP perusahaan, perbaikan tata kelola yang menjadi tujuan utama diharapkan dapat menghadirkan ruang kolaborasi yang lebih sehat dan produktif," katanya.
Ia menyatakan upaya ini sejalan dengan arahan Gubernur yang menekankan pentingnya memaksimalkan serta memperbaiki program kemitraan masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dengan demikian, menurut dia, kolaborasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat diyakini akan semakin menguat pada masa mendatang serta mampu memberikan kontribusi yang optimal, baik bagi penerimaan negara maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
"Perbaikan tata kelola yang menjadi tujuan bersama ini tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh pihak agar upaya dalam membangun tata kelola pertimahan yang lebih transparan, adil, dan berwawasan lingkungan dapat terwujud, sehingga kekayaan alam benar-benar memberikan kontribusi maksimal bagi negara dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Baca juga: Tambang primer jadi andalan baru PT Timah
Ia menegaskan bersama ini sekali lagi perusahaan ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kehadiran Satgas Tambang bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti.
"Ke depan kita harapkan dapat memberikan dukungan terhadap aktivitas pertimahan, tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi, tetapi juga mewujudkan penambangan berwawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, kata Anggi, Satgas Tambang bukanlah momok, melainkan mitra yang hadir untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang kita miliki dapat dikelola secara adil dan berkelanjutan demi generasi sekarang maupun yang akan datang.
Baca juga: PT Timah optimalkan mineral ikutan untuk perluas pasar "rare earth"
Baca juga: PT Timah perketat kerja sama mitra untuk cegah penambangan ilegal
Baca juga: Komisi XII DPR dukung PT Timah libatkan masyarakat dalam penambangan
Pewarta: AprionisEditor: Laode Masrafi Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
